Kolaborasi DP2KBP3A dengan Mahasiswa PKL S3 Fakultas Kedokteran UNS Perkuat Peran TPK dalam Penanggulangan Stunting

Nature  

Boyolali, 3 Desember 2025 – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali menyelenggarakan Diseminasi Hasil Rekomendasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten melalui Penilaian Tim Pendamping Keluarga (TPK) Tahun 2025. Kegiatan yang digelar di Aula Kantor DP2KBP3A ini dihadiri oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) serta perwakilan TPK dari seluruh kecamatan di Kabupaten Boyolali.

Kegiatan diseminasi ini merupakan bagian dari kerja sama antara DP2KBP3A Boyolali dan mahasiswa Program Kuliah Lapangan (PKL) Program Doktor (S3) Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Rekomendasi yang dipresentasikan pada kegiatan ini merupakan hasil kajian ilmiah mendalam yang dilakukan oleh tim mahasiswa PKL, yang memetakan kondisi, kinerja, serta efektivitas pendampingan TPK di tingkat desa.

Kepala DP2KBP3A Kabupaten Boyolali, dr. Ratri S Survivalina, MPA, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penggunaan analisis ilmiah sangat penting untuk memperkuat arah kebijakan penurunan stunting.

“Hasil kajian ilmiah dari mahasiswa PKL S3 FK UNS memberikan landasan yang kuat guna penyusunan pemetaan TPK untuk percepatan penurunan stunting. Kajian ini mempertegas bahwa peran TPK sebagai garda terdepan harus diperkuat melalui pendekatan yang terukur, berbasis data, dan berorientasi pada keberlanjutan,” ujarnya.

Lebih lanjut, dr. Ratri menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan mitra pentahelix dari institusi akademik dalam meningkatkan kualitas program percepatan penurunan stunting.

Rekomendasi yang dipaparkan mencakup berbagai aspek strategis. Pertama, pemetaan ulang distribusi TPK berdasarkan tingkat kebutuhan dan beban kasus. Kedua, penguatan kapasitas TPK melalui pelatihan teknis berkelanjutan. Ketiga, optimalisasi sistem pelaporan elektronik untuk mendukung monitoring yang lebih cepat dan akurat. Keempat, penguatan koordinasi antara TPK, PKB, fasilitas kesehatan, pemerintah desa, dan layanan sosial. Kelima, penegasan tugas pendampingan sesuai sasaran prioritas: calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, serta baduta.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penguatan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan rekomendasi secara konsisten. Dengan adanya dukungan akademik dan kolaborasi lintas sektor, upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Boyolali diyakini akan semakin terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Berita Terkait